Bojonegoro, Kabartujuhsatu.news, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk pengelolaan website desa sebagai upaya meningkatkan transparansi publik.
Namun, kenyataannya banyak situs Desa yang hanya menjadi pajangan tanpa konten berarti, sehingga manfaat yang dijanjikan belum dirasakan oleh masyarakat luas.
Website Desa yang dikembangkan melalui platform SIAPDESA seharusnya menjadi sumber informasi lengkap mengenai profil desa, visi misi, potensi wilayah, laporan pembangunan, hingga penggunaan anggaran.
Sayangnya, hasil penelusuran di lapangan menunjukkan banyak situs hanya menampilkan halaman awal tanpa isi, menu yang tidak berfungsi, bahkan beberapa alamat website tidak dapat diakses sama sekali. Kamis (21/8/2025).
Dengan jumlah Desa yang mencapai 419, dan anggaran yang mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya, kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas penggunaan dana tersebut.
“Website Desa seharusnya bisa jadi sarana kontrol publik. Tapi kalau hanya jadi pajangan tanpa isi, jelas itu pemborosan,” ujar seorang pegiat kebijakan publik di Bojonegoro.
Meski demikian, ada beberapa Desa yang berhasil mengelola situs web mereka dengan baik, rutin memperbarui konten dan mempublikasikan laporan pembangunan serta kegiatan masyarakat.
Hal ini membuktikan bahwa kendala utama bukan pada sistem teknis, melainkan pada komitmen pemerintah Desa dalam mengelola media informasi.
Minimnya pengawasan dan evaluasi dari Pemkab Bojonegoro juga memperparah situasi ini, karena tanpa insentif maupun sanksi, program website desa berisiko menjadi proyek yang hanya menghabiskan anggaran tanpa hasil nyata.
Masyarakat Bojonegoro kini menuntut langkah nyata dari pemerintah daerah untuk memastikan transparansi tidak hanya menjadi slogan digital semata.
Website pengelola Desa harus diperbaiki agar hak masyarakat untuk mengakses informasi pemerintahan desa benar-benar terpenuhi.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik dan transparansi melalui berbagai program digital.
Salah satu inisiatifnya adalah pengembangan website Desa sebagai sarana informasi dan komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.
(Redho)
