Jakarta, Kabartujuhsatu.news, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menggelar Forum Diskusi Aktual (FDA) bertajuk “Waste to Energy: Studi Kasus Pelayanan Pengelolaan Sampah sebagai Energi Alternatif” guna mendorong inovasi pelayanan masyarakat yang ramah lingkungan.
Forum yang digelar secara hybrid ini berlangsung dari pukul 09.00 hingga 12.30 WIB dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube BSKDN. Selasa (29/7/2025).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala BSKDN, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd., dan dihadiri oleh berbagai perwakilan daerah serta pejabat dari berbagai instansi strategis.
Dalam laporannya, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik, TR Fahsul Falah, menyampaikan bahwa forum bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan memperkuat kebijakan pelayanan publik berbasis praktik terbaik dalam pengelolaan sampah menjadi energi alternatif.
Forum menghadirkan narasumber dari lintas sektor, termasuk Staf Ahli Menteri Dalam Negeri, perwakilan dari National Institute for Environmental Studies (NIES) Jepang, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), serta kepala daerah yang aktif dalam pengelolaan sampah.
Diskusi yang dipandu oleh Drs. Gatot Tri Laksono, M.Si., membahas tantangan nyata pengelolaan sampah di berbagai daerah seperti Situbondo, Pekalongan, Konawe Kepulauan, dan Aceh Selatan, serta solusi konkret yang telah diterapkan.
Salah satu fokus utama forum adalah pengenalan teknologi Life Cycle Carbon Neutral (LCCN) yang mampu mengubah sampah menjadi energi bersih dengan efisiensi tinggi tanpa emisi karbon.
Teknologi ini dinilai cocok untuk daerah dengan pasokan sampah besar dan dekat kawasan industri.
Namun menurut TR Fahsul Falah, keberhasilan pengelolaan sampah harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan terintegrasi dengan pelayanan publik.
BSKDN juga mengajak pemerintah daerah dan sektor swasta untuk berkolaborasi dalam penyediaan lahan, perizinan, serta teknologi dan investasi.
“LCCN bukan satu-satunya solusi. Yang lebih penting adalah pendekatan pengelolaan sampah yang menyatu dengan pelayanan publik dan kontekstual terhadap kondisi lokal,” ujar TR Fahsul Falah.
Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pelayanan publik yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan demi menghadapi tantangan lingkungan secara nyata.
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri berperan sebagai penggerak kebijakan strategis dalam negeri yang fokus pada peningkatan efektivitas efektivitas dan pembangunan pelayanan publik yang berkelanjutan serta ramah lingkungan.
BSKDN berkomitmen mendorong inovasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
(Red/*)
