Madiun, Jawa Timur, Kabartujuhsatu.news, Dugaan keterlibatan oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemuda Madiun dalam peredaran dan konsumsi narkoba kembali menjadi sorotan publik setelah hasil pemeriksaan internal hanya menjatuhkan sanksi ringan berupa pelatihan selama tiga bulan dan penurunan tingkat satu tingkat.
Keputusan ini memicu kemarahan masyarakat dan aktivis antinarkoba yang menilai sanksi tersebut tidak mencerminkan keseriusan penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika.
Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI), Baihaki Akbar, mengungkapkannya atas sanksi yang dianggap tidak adil.
Menurutnya, “Ini bukan pelanggaran biasa, ini menyangkut integritas negara. Kalau masyarakat sipil yang terlibat narkoba langsung memproses hukum, kenapa petugas Lapas hanya dibina tiga bulan? Di mana rasa keadilannya?” tegas Baihaki dalam keterangannya pada Minggu (22/6).
Ia juga melemahkan koordinasi antara tim pemeriksa internal Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur dengan aparat penegak hukum seperti Polri dan BNN, serta melemahkan kompetensi teknis tim pemeriksa yang dipimpin pejabat tata usaha dan umum.
Baihaki menuntut agar pimpinan tim pemeriksa dicopot dan dipecat karena dianggap membiarkan kompromi terhadap kejahatan di lingkungan masyarakat.
AMI juga mendesak keterbukaan data hasil pemeriksaan dan meminta BNN serta Polri turun tangan langsung mengusut kasus ini.
“Jika dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk dan membuka ruang terhadap kompromi terhadap kejahatan dalam sistem masyarakat,” tambahnya.
Hingga saat ini, Kanwil Ditjen PAS Jawa Timur belum memberikan tanggapan resmi atas desakan publik dan aktivis yang meminta evaluasi menyeluruh terhadap temuan tersebut.
Skandal ini menjadi peringatan keras bahwa masalah narkoba di dalam lapas tidak hanya melibatkan kompensasi tetapi juga oknum aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan peredaran narkotika.
Aliansi Madura Indonesia adalah organisasi masyarakat yang aktif dalam pengawasan dan advokasi terhadap isu-isu sosial dan hukum di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur.
AMI berkomitmen untuk mendukung upaya pemberantasan narkoba dan meningkatkan integritas lembaga masyarakat di Indonesia.
(Ridho/BA)
