Surabaya, Kabartujuhsatu.news, Dugaan perjalanan sembilan anggota DPRD Jawa Timur ke Finlandia memicu kontroversi. Lawatan yang disebut sebagai kunjungan studi banding itu dipertanyakan urgensinya, terlebih di tengah seruan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Aliansi Madura Indonesia (AMI) angkat suara dan mendesak agar perjalanan para legislator tersebut diusut secara menyeluruh, baik dari sisi sumber pembiayaan maupun kepatuhan etik.
Mereka mencurigai adanya kejanggalan dalam pengelolaan anggaran kegiatan tersebut.
“Kenapa anggaran kegiatan DPRD justru berasal dari Badan Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM)? Padahal seharusnya ini merupakan kewenangan Sekretariat Dewan. Ini tidak lazim dan patut dicurigai,” ujar Wakil Ketua AMI, M. Zahdi, kepada wartawan, Sabtu (24/5/2025).
AMI mendesak Inspektorat Provinsi Jawa Timur untuk segera melakukan audit mendalam terhadap kegiatan tersebut.
Selain itu, Badan Kehormatan DPRD Jatim juga diminta memeriksa kemungkinan pelanggaran etik dan penyalahgunaan jabatan yang mungkin terjadi dalam perjalanan itu.
“Ini bukan sekadar jalan-jalan. Kita bicara soal integritas lembaga legislatif. Jangan sampai ada penyalahgunaan kekuasaan yang dibungkus kegiatan resmi,” tegas Zahdi.
Tak hanya soal anggaran dan etika, AMI juga menyoroti transparansi dan manfaat dari kunjungan tersebut.
Menurut Zahdi, publik berhak tahu apa saja yang dipelajari dalam kunjungan itu dan bagaimana hasilnya akan diterapkan untuk kemajuan Jawa Timur.
“Harus ada laporan yang jelas: apa hasilnya, untuk siapa manfaatnya, dan bagaimana implementasinya. Kalau ini hanya wisata berkedok kunjungan kerja, itu sama saja melecehkan rakyat,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, DPRD Jawa Timur belum memberikan tanggapan resmi.
Identitas anggota legislatif yang ikut serta dalam kunjungan juga belum diumumkan ke publik.
(Red)
